BANJARBARU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Sirajoni menjelaskan, efisiensi dilakukan di berbagai lini, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Rapat saja sekarang cukup dengan snack, kalau dulu nasi kotak. Jadi efisiensi di segala lini kita upayakan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
Dalam rancangan RKPD 2027, Pemko Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema ini disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta berbagai isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik tersebut dihadiri jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi daerah didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, diikuti sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, Pemko Banjarbaru masih mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Tim Redaksi
