Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta) – Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Laut Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Dalam arahannya, Kasal menekankan pentingnya soliditas, sinergi, dan kesamaan visi di seluruh jajaran TNI AL sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan Presiden RI, Menteri Pertahanan, serta Panglima TNI. Menurutnya, Rapim menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi dan merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan pertahanan maritim yang semakin kompleks.
“Saya berharap seluruh peserta Rapim dapat berkontribusi melalui diskusi yang konstruktif dan tajam, sehingga melahirkan gagasan yang inovatif dan solutif demi terwujudnya TNI AL yang modern, memiliki daya gentar kawasan, serta berorientasi global,” tegas Laksamana TNI Muhammad Ali.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam Rapim kali ini adalah percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penguatan armada tempur laut dilakukan melalui pembangunan kapal perang di galangan dalam negeri maupun kerja sama dengan luar negeri. Untuk jenis kapal yang teknologinya telah dikuasai, produksi dilakukan oleh industri pertahanan nasional. Sementara itu, untuk platform yang belum dapat diproduksi secara mandiri, pengadaan dilakukan melalui skema kerja sama luar negeri yang mengedepankan alih teknologi dan alih pengetahuan.
Kasal menegaskan bahwa ke depan, pemenuhan kebutuhan alutsista diharapkan sepenuhnya dapat diproduksi oleh industri pertahanan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa di bidang pertahanan laut.
Selain aspek modernisasi, Kasal juga mengingatkan peran sentral TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum di laut. Kehadiran unsur-unsur TNI AL dinilai penting untuk mencegah berbagai tindak kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan merugikan perekonomian nasional.
Melalui Rapim TNI AL 2026, diharapkan seluruh pimpinan satuan mampu menyelaraskan kebijakan dan memperkuat arah pembangunan kekuatan laut nasional, sehingga TNI AL semakin siap menjawab dinamika dan tantangan pertahanan maritim Indonesia di masa mendatang.
