Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2).
Menurut Gus Ipul, terdapat dua isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Pertama, pembenahan dan validasi data penerima bantuan sosial, mengingat data menjadi faktor krusial dalam menentukan ketepatan sasaran program. Kedua, evaluasi mekanisme penyaluran agar lebih efektif dan transparan.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau setara 152 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima PBI. Dari total tersebut, hampir 100 juta jiwa dibiayai pemerintah pusat, sedangkan sekitar 50 juta lainnya ditanggung melalui skema PBI daerah.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan (ground check) terhadap 106.153 peserta PBI yang sebelumnya sempat dinonaktifkan namun kembali diaktifkan secara otomatis. Proses verifikasi tersebut ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat validitas data serta memastikan program jaminan kesehatan nasional berjalan lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.
Tim Redaksi
