Bogor, Jendeladunia.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait tata kelola dan pelaporan Confidence Building Measures (CBM) Konvensi Senjata Biologi atau Biological Weapons Convention (BWC) Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu memperkuat sistem pertahanan serta tata kelola keamanan hayati secara mandiri.
Menurutnya, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengikut dalam norma internasional, tetapi juga harus memiliki sistem keamanan hayati yang kuat dan disegani di tingkat global.
Adi menjelaskan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari dua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Dari rangkaian kegiatan tersebut, muncul kesimpulan bahwa Indonesia perlu melakukan percepatan dalam memenuhi kewajiban internasional terkait Konvensi Senjata Biologi.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam tata kelola karena baru memiliki National Contact Point (NCP). Sementara itu, perkembangan ancaman biologi menuntut adanya mekanisme koordinasi nasional yang lebih kuat, integratif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Koordinasi ini penting karena isu keamanan hayati tidak hanya berkaitan dengan sektor pertahanan, tetapi juga melibatkan sektor kesehatan, pertanian, riset, hingga industri,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Kemenko Polkam juga menghimpun berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, baik dari sisi kebijakan luar negeri, teknis kesehatan, intelijen keamanan, hingga praktisi pengelolaan risiko biologi (biorisk). Hasil diskusi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk selanjutnya disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan itu, peserta juga melakukan simulasi Tabletop Exercise untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengumpulan data teknis serta koordinasi administratif dalam penyusunan laporan CBM secara tepat waktu dan akurat.
Rakor ini dihadiri oleh Presiden Indonesia Biorisk Association (IBA) Diah Iskandriati, perwakilan PTRI Jenewa Reski Kurnia Ilahi, perwakilan Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri Risha Jilian Chaniago, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Adapun instansi yang turut hadir antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, BRIN, BPOM, BIN, BSSN, TNI, Polri, PT Bio Farma, serta INDOHUN.//Red
