Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar, kembali mencuat di ruang publik. Secara konsep, kebijakan ini terlihat sederhana dan masuk akal. Dengan mengurangi mobilitas, diharapkan penggunaan BBM juga dapat ditekan. Namun jika dilihat lebih jauh, pertanyaannya tidak berhenti pada seberapa besar penghematan yang dihasilkan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap realitas pekerja.
Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa WFH bukanlah hal baru. Banyak sektor pernah menerapkannya dalam skala besar. Sebagian berhasil menyesuaikan diri, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kendala, terutama dalam hal koordinasi, pengawasan, dan beban kerja yang justru menjadi tidak terukur.
Dalam konteks saat ini, penerapan WFH satu hari dalam seminggu sering kali dipandang sebagai solusi praktis. Namun pendekatan seperti ini berisiko terlalu menyederhanakan persoalan. Dunia kerja tidak berdiri dalam satu pola yang seragam. Ada pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi ada juga yang sangat bergantung pada kehadiran fisik.
Di sinilah pentingnya melihat kebijakan tidak hanya dari sisi konsep, tetapi juga dari kesiapan sistem. WFH tidak otomatis meningkatkan produktivitas jika tidak didukung oleh manajemen kerja yang jelas. Tanpa pengaturan yang baik, fleksibilitas justru dapat berubah menjadi ketidakpastian, baik bagi pekerja maupun institusi.
Di sisi pekerja, WFH sering kali dianggap sebagai kemudahan. Namun dalam praktiknya, batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi semakin tipis. Tidak sedikit pekerja yang justru merasa jam kerjanya lebih panjang ketika bekerja dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas tanpa pengelolaan yang tepat justru dapat menimbulkan tekanan baru.
Sementara itu, dari sisi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa WFH bukan hanya menjadi langkah simbolik. Penghematan energi memang menjadi tujuan yang penting, tetapi perlu dikaji apakah dampaknya benar-benar signifikan. Jika tidak diukur dengan jelas, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar wacana yang terlihat solutif, tetapi minim dampak nyata.
Selain itu, perlu juga diperhatikan kesiapan infrastruktur. Tidak semua pekerja memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kerja yang memadai di rumah. Koneksi internet, ruang kerja yang layak, hingga perangkat pendukung menjadi faktor yang menentukan efektivitas WFH. Jika hal ini diabaikan, maka kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru dapat memperlebar kesenjangan.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual menjadi penting. Alih-alih menerapkan kebijakan secara seragam, pemerintah dan institusi perlu melihat karakter masing-masing sektor. Tidak semua pekerjaan harus mengikuti pola yang sama.
Pada akhirnya, WFH bukan sekadar soal bekerja dari rumah atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana produktivitas tetap terjaga tanpa mengabaikan kondisi nyata para pekerja. Kebijakan yang baik bukan hanya yang terlihat sederhana, tetapi yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan secara nyata.
Jika WFH ingin dijadikan bagian dari solusi, maka harus ada kejelasan tujuan, kesiapan sistem, serta evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko berhenti sebagai wacana yang tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang ada.
Sumber : _Oleh: Laurensius Bagus, S.T. (PHPT ) presidium hubungan perguruan tinggi PMKRI cabang Yogyakarta_
Editor : Tim Redaksi
