Jatim, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia II di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang dinilai mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Lima isu yang diangkat meliputi penonaktifan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pengangkatan pegawai SPGG menjadi aparatur sipil negara (ASN), maraknya deforestasi di Indonesia, serta dugaan kriminalisasi warga sipil pasca aksi pada akhir Agustus 2025.
Massa mulai bergerak menuju kantor DPRD Jatim sekitar pukul 13.33 WIB. Setibanya di lokasi, mereka mendapati pengamanan ketat dengan kawat berduri terpasang di pintu gerbang. Aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik, termasuk satu unit mobil water canon yang disiagakan di sisi gedung.
Koordinator lapangan aksi, Rizqi Senja Virawan, menyoroti lambannya respons pemerintah terkait reaktivasi PBI BPJS. Menurutnya, meskipun pemerintah dan DPR telah menyepakati pengaktifan kembali, proses yang memakan waktu hingga tiga bulan dinilai terlalu lama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut seharusnya tidak dibebankan kepada rakyat, mengingat kebijakan awal berasal dari pemerintah sendiri. “Kesehatan itu kebutuhan real-time. Tidak bisa menunggu berbulan-bulan,” ujarnya dalam orasi.
Sepanjang aksi, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan lagu-lagu perjuangan seperti “Buruh Tani”, “Darah Juang”, dan “Hymne Guru”. Mereka juga membacakan puisi “Bunga dan Tembok” karya Wiji Thukul. Massa beberapa kali menyerukan agar pimpinan DPRD Jawa Timur keluar untuk berdialog secara terbuka.
Presiden BEM Universitas Airlangga periode 2025–2026, Anggun Zifa Anindia, turut berorasi. Ia mengkritik berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat serta mempertanyakan optimisme menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sekitar pukul 14.52 WIB, Ketua DPRD Jawa Timur Muhammad Musyafak Rouf keluar menemui massa, namun tetap berada di balik kawat berduri. Mahasiswa meminta agar ia naik ke mobil komando untuk berdialog langsung. Permintaan tersebut tidak dipenuhi. Musyafak sempat membacakan pernyataan tertulis sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam gedung pada pukul 15.06 WIB tanpa membuka ruang diskusi.
Situasi itu memicu kekecewaan massa. Sejumlah demonstran meluapkan protes dengan melemparkan sampah ke arah halaman gedung sebagai simbol ketidakpuasan atas respons DPRD.
Sekitar 15 menit kemudian, sebagian massa berhasil melewati kawat berduri dan duduk di depan gerbang, menunggu pimpinan DPRD kembali keluar. Namun hingga pukul 15.46 WIB, tidak ada dialog lanjutan. Aksi pun ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Koordinator BEM SI Jatim, Muhammad Aqomaddin, yang menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Demonstrasi berakhir dengan menyanyikan lagu “Hymne Guru” sebagai bentuk solidaritas terhadap guru honorer, sekaligus penutup rangkaian aksi hari itu.
Tim Redaksi
