Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa pasukan perdamaian Indonesia yang akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza tidak akan menjalankan misi tempur maupun agenda demiliterisasi.
Dalam pernyataan resmi tertanggal 15 Februari 2026, Kemlu menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sejalan dengan mandat Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025), prinsip politik luar negeri bebas-aktif, serta ketentuan hukum internasional.
Mandat kontingen Indonesia difokuskan pada tugas-tugas kemanusiaan, meliputi perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan dan layanan kesehatan, dukungan rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan secara terbatas, proporsional, dan sebagai langkah terakhir sesuai Rules of Engagement yang berlaku.
Kemlu juga memastikan bahwa pengerahan pasukan ke Gaza dilakukan atas persetujuan otoritas Palestina serta tetap menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina. Pemerintah menegaskan partisipasi Indonesia dalam ISF tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan ataupun normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
Lebih lanjut, pemerintah menyatakan siap menghentikan keterlibatan apabila pelaksanaan misi tidak lagi sejalan dengan batasan dan prinsip nasional Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan kesiapan untuk mengirim hingga 8.000 personel dalam kerangka skema perdamaian Timur Tengah. Namun, pemerintah kembali menekankan bahwa kontribusi tersebut sepenuhnya ditujukan untuk dukungan kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk operasi tempur di wilayah Gaza.
Tim Redaksi
