Pasuruan — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) terbukti mampu menurunkan tingkat kesalahan data sekaligus meningkatkan akurasi penerima manfaat secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan Mensos Saifullah Yusuf dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).
Gus Ipul menjelaskan, pernyataan tersebut merujuk pada hasil uji coba penerapan DTSEN yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil uji coba tersebut, tingkat kesalahan data penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berhasil ditekan, meski masih perlu terus ditingkatkan.
“Sebelum digitalisasi melalui DTSEN, tingkat kesalahan data penerima yang tidak terdaftar atau exclusion error untuk PKH mencapai 77,7 persen dan BPNT sebesar 70 persen. Setelah uji coba, angka tersebut turun menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, kesalahan data pada penerima manfaat yang seharusnya tidak terdaftar (inclusion error) juga mengalami penurunan. Untuk PKH, angka kesalahan turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sementara BPNT menurun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Harapannya, ke depan kesalahan data bisa ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan mendekati 5 persen,” tambahnya.
Mensos menegaskan bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen, mengingat dinamika sosial yang terus terjadi di masyarakat, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, pembaruan DTSEN akan dilakukan secara berkelanjutan setiap hari, serta dilengkapi dengan pelaporan berkala setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah hingga nasional, guna menjaga dan meningkatkan keakuratan data.
Gus Ipul juga memastikan bahwa uji coba digitalisasi bansos melalui DTSEN akan terus dilaksanakan sepanjang 2026 dengan target 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Pada pertengahan tahun ini, hasil evaluasi uji coba diharapkan dapat dirangkum secara komprehensif dan menjadi dasar penerapan digitalisasi bansos secara lebih luas di berbagai daerah. Semua ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar layak, khususnya kelompok desil bawah DTSEN, dapat terjangkau dan merasakan manfaat bansos,” pungkas Mensos.
Tim Redaksi
