Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPA–PPKB) Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat pengarusutamaan gender serta menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
Rakor yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/2/2026), menjadi forum strategis untuk menyinkronkan program lintas sektor, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memberi manfaat nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat secara luas.
Sebelum membuka kegiatan, Harisson mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Kalimantan Barat masa bhakti 2026–2028. Forum ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar program sektoral, melainkan strategi pembangunan yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan daerah.
“Pengarusutamaan gender harus masuk dalam seluruh kebijakan, bukan berdiri sendiri sebagai program sektoral,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas, masyarakat yang adil, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Meski demikian, Harisson mengakui bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data tahun 2024, IKG Kalbar berada di angka 0,493, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 0,421.
“Artinya, pekerjaan rumah kita masih cukup besar,” ujarnya.
Ia menekankan agar rakor perangkat daerah menghasilkan dampak terukur, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Setiap pertemuan harus menghasilkan indikator yang jelas, ada outcome, benefit, dan impact yang bisa diukur. Jangan hanya berhenti pada dokumen tanpa perubahan nyata,” katanya.
Seluruh program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lanjutnya, harus diarahkan pada penurunan IKG sebagai indikator peningkatan kesetaraan gender di Kalbar.
Sekda juga menyoroti sejumlah indikator penting dalam penghitungan IKG, seperti kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan, serta usia pernikahan. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan guna menekan angka kematian ibu, terutama di wilayah terpencil.
“Masih terjadi tiga keterlambatan, yakni terlambat dideteksi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Harisson berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat kesejahteraan perempuan dan anak serta mendorong penurunan IKG.
“Saya berharap rakor ini menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kalbar,” tutupnya.
Tim Redaksi
