Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi bagian penting dalam merespons persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan.
Pontianak Barat memiliki karakteristik kompleks karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat, khususnya di wilayah Nipah Kuning, berdampak pada meningkatnya mobilitas warga, sementara akses jalan relatif terbatas. Kondisi ini diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.
“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujar Edi saat membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).
Ia menyebutkan, Pemkot Pontianak telah mendorong relokasi pelabuhan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan.
Terkait infrastruktur jalan, pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan dengan alokasi anggaran Rp16,6 miliar tahun ini. Namun, pengerjaan fisik ditunda sementara karena adanya proyek strategis Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu (SPALDT) dari pemerintah pusat. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk mengalirkan air limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi, dengan target 16 ribu sambungan rumah.
“Program SPALDT bertujuan mengolah air limbah agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek ini rampung,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot memprioritaskan penuntasan pararel Jalan Husein Hamzah hingga Sungai Jawi. Saat ini, sudah ada 15 titik lahan yang siap dibebaskan. Jalan tersebut nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, sementara urusan lahan ditangani Pemkot Pontianak.
“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Wali Kota.
Tim Redaksi
